Brebes, Jawa Tengah– Pada tanggal 27 MEI 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program Kemitraan Sekolah Program ini melibatkan empat SMK swasta di Kabupaten Brebes sebagai sekolah mitra Untuk memberikan pendidikan bebas bagi siswa afirmasi, miskin, sangat miskin, dan miskin ekstrem.
Ruang Lingkup Program
- Sekolah dengan akreditasi very little B menjadi syarat wajib untuk bergabung dalam jaringan kemitraan.
- Setiap sekolah menerima 36 siswa per rombongan belajar (Rombel) dengan overall kuota lebih dari 5.000 siswa secara provinsi– menjadikannya program pertama sejenis di Indonesia, menurut Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Ahmad Luthfi SH SSt MK
- Bantuan dana sebesar Rp 2.000.000 per siswa diberikan langsung ke sekolah untuk menutupi kebutuhan harian, seragam, sepatu, serta biaya asrama jika diperlukan– paket lengkap yang membuat pendidikan bebas bagi penerima. SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN
” Sekolah ini gratis dari gubernur. Juga tersedia sekolah boarding lengkap dan semi-boarding, dengan beberapa siswa di asrama, semua dibiayai penuh dari kebutuhan harian hingga seragam dan sepatu.”– Djatnika Ainul Karim Kasubag TU Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Tengah.
Dampak yang Diharapkan
- Peningkatan Akses Pendidikan untuk ribuan anak dari keluarga kurang mampu, mengurangi angka putus sekolah.
- Penguatan SDM vokasi melalui SMK yang sudah terakreditasi B, sehingga lulusannya siap bekerja di dunia industri.
- Pengurangan beban ekonomi keluarga karena semua biaya pendidikan dan asrama sudah ditanggung pemerintah.
- Design replikasi untuk kabupaten lain di Jawa Tengah dan provinsi lain, menjadikan kemitraan publik-swasta sebagai strategi utama pemerataan pendidikan.
Langkah Selanjutnya
-
Dinas Pendidikan Wilayah XI akan Pantau implementasi serta menyusun laporan evaluasi tiap term untuk memastikan kualitas pembelajaran terjaga.
- Ekspansi program ke lebih banyak SMK swasta di provinsi direncanakan untuk tahun 2026, dengan target menambah kuota hingga 8.000 siswa .
- Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat desa dan kota tentang hak memperoleh pendidikan gratis, guna mengoptimalkan pemanfaatan kuota.
.
“Program kemitraan oleh Pemprov Jateng mampu menambah kuota hingga lebih dari 5.000 siswa . Ini adalah yang pertama di Indonesia dan memenuhi janji politik kami untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.”– Komjen Pol (P) Drs Ahmad Luthfi SH SSt MK .
.